Badan Pemeriksa Keuangan mendapati ribuan izin usaha pertambangan belum terpantau dalam pelaksanaan pembukaan lahan serta reklamasi.

Data tersebut merujuk pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2026 yang menyoroti sektor pertambangan.

Sebanyak 1.146 izin usaha pertambangan dari total 1.890 izin operasi produksi aktif tercatat belum terpantau merealisasikan reklamasi.

Temuan ini secara khusus berkaitan dengan komoditas mineral logam serta batu bara di berbagai wilayah.

Ratusan IUP Belum Laporkan Progres

Sebanyak 443 izin usaha pertambangan terindikasi sudah melakukan bukaan lahan di lapangan.

Namun, perkembangan aktivitas tersebut belum dilaporkan melalui database Laporan Pengelolaan Lingkungan Reklamasi dan Rencana Pascatambang.

Pemantauan terhadap bukaan lahan serta realisasi reklamasi dinilai belum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Situasi ini berpotensi menimbulkan risiko bagi pemerintah terkait pembiayaan pemulihan area yang tidak diselesaikan perusahaan.

Kementerian ESDM direkomendasikan untuk memperbarui sistem pemantauan agar mampu mendeteksi badan usaha yang belum menyampaikan laporan.

Rekomendasi dan Data Izin Tambang

Selain persoalan pelaporan, pemegang IUP juga belum sepenuhnya menjalankan rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi reklamasi. Laporan penilaian keberhasilan yang disampaikan kerap tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

BPK meminta Menteri ESDM menetapkan sanksi tegas serta memperbarui mekanisme penyesuaian jaminan reklamasi.

Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat jumlah total izin tambang aktif per Februari 2026 mencapai 4.052 izin yang mencakup berbagai kategori perizinan pertambangan.