Badan Pemeriksa Keuangan mendapati ketidaksesuaian aturan dalam distribusi Kredit Usaha Rakyat sepanjang 2025.

Temuan tersebut mencakup 67.414 rekening debitur di lingkungan empat bank Himpunan Bank Milik Negara.

Akibat persoalan itu, tercatat kelebihan penerimaan subsidi bunga KUR mencapai nilai Rp181,17 miliar.

Pemeriksaan mencatat keterlibatan Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, serta Bank BSI dalam penyaluran tersebut.

Lembaga pemeriksa menyarankan penguatan pengawasan serta koordinasi berkala oleh dewan komisaris masing-masing bank.

Jajaran direksi bank juga diminta segera melakukan koordinasi dan rekonsiliasi bersama kementerian terkait.

Langkah tersebut ditujukan untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran subsidi dan memperhitungkannya pada periode berikutnya.

Sebagian penerima pembiayaan tercatat masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara serta anggota TNI dan Polri.

Selain itu, terdapat debitur yang sedang atau pernah memperoleh fasilitas kredit investasi serta modal kerja komersial.

Temuan lainnya menunjukkan adanya penerima yang secara bersamaan mendapatkan fasilitas KUR dari bank lain.

Sejumlah debitur juga kedapatan menggunakan dokumen identitas atau perizinan usaha atas nama pasangan mereka.

Pemeriksaan turut mencatat kasus penyalahgunaan pembiayaan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap.

Persoalan kelayakan turut mencakup debitur pemilik fasilitas kredit konsumsi dengan kolektibilitas bermasalah.

Pemeriksa menemukan pula pihak penerima yang menjalankan kegiatan usaha bukan milik mereka sendiri.

Klaim jaminan kredit turut disoroti karena ditolak oleh pihak penjamin akibat tidak memenuhi ketentuan.