Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap dugaan dumping dan impor ilegal. Kondisi tersebut dinilai terus menekan kelangsungan industri tekstil nasional.

Situasi ini dikabarkan telah menyebabkan penutupan lebih dari 100 perusahaan serta pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan ribu pekerja.

Hal itu terjadi dalam kurun waktu empat tahun terakhir di sektor industri terkait.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syaudi mengungkapkan bahwa masalah ini berkaitan erat dengan persaingan usaha yang tidak sehat.

Praktik tersebut mencakup dugaan masuknya produk harga tidak wajar di hulu dan pakaian jadi ilegal di hilir.

Pemakluman terhadap praktik dumping dan importasi ilegal dinilai menimbulkan kerusakan parah pada kekuatan integrasi ekosistem industri. Pemerintah dianggap tidak bisa terus memberikan kemudahan impor bahan baku.

Data Trade Map yang dihimpun menunjukkan rasio impor sektor tekstil dan produk tekstil Indonesia meningkat signifikan dalam satu dekade.

Angka tersebut melonjak dari 55% menjadi 83% pada periode yang sama.

Sebaliknya, Vietnam justru mencatat penurunan rasio impor sektor tersebut dari 70% menjadi 28%.

Kontribusi sektor tekstil terhadap produk domestik bruto nasional juga turun dari 3,5% menjadi 0,97%.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya Nandi Herdiaman turut menyoroti dampak produk impor jalur resmi terhadap penjualan IKM.

Ia mengaitkan potensi lonjakan impor dengan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2025.

Nandi mencatat kenaikan impor benang sebesar 84,19% dan kain sebesar 20,28% sepanjang rentang waktu 2017 hingga 2025.

Pihaknya meminta pemerintah menindaklanjuti dugaan pelanggaran secara transparan dan konsisten.