Perbedaan pernyataan muncul di lingkungan pemerintah terkait rencana penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi pada 2026.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa penambahan kuota Pertalite sudah mendapatkan persetujuan.

Di sisi lain, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menyatakan bahwa volume Pertalite tidak mengalami penambahan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh kedua pejabat tinggi itu di Jakarta pada Senin (9/11/2026) lalu.

Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyetujui adanya penambahan kuota untuk bahan bakar tersebut.

Kendati demikian, dia belum mengungkapkan besaran volume maupun nilai anggaran yang diperlukan untuk kebijakan itu.

Airlangga menegaskan bahwa keputusan penambahan tersebut sudah memperoleh persetujuan resmi dari pihak pemerintah.

Dia juga memastikan bahwa anggaran di pemerintah masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan subsidi bahan bakar minyak.

Walaupun demikian, rincian mengenai nilai anggaran tambahan yang dimaksud belum dipublikasikan lebih lanjut.

Berbeda dengan keterangan tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan pemerintah tidak menambah volume kuota Pertalite.

Menurut Yuliot, tambahan alokasi justru hanya diberikan untuk produk biosolar tanpa menyebutkan besaran volumenya.

Penjelasan itu disampaikan Yuliot ketika dirinya ditemui di Gedung DPD Jakarta pada Senin (9/11/2026).

Dia membedakan secara tegas antara kebijakan penambahan kuota biosolar dan pengelolaan alokasi Pertalite.

Untuk Pertalite, Yuliot menjelaskan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian alokasi berdasarkan evaluasi BPH Migas.

Mekanisme ini berjalan bukan dengan menambah kuota nasional, melainkan mengatur kembali distribusi antar daerah.

Daerah yang memiliki alokasi berlebih dapat mengalihkan kuotanya untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain yang kekurangan.

Penyesuaian itu dilakukan agar pola distribusi dapat mengikuti tingkat kebutuhan di masing-masing daerah.

Pergeseran kuota antar daerah ini disesuaikan berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.