Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis kembali mencuat setelah pernyataan seorang pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bengkulu viral di media sosial. Sosok berinisial WAT menjadi perhatian setelah komentarnya terhadap kritik publik menuai reaksi luas.

Pernyataan tersebut memicu perdebatan, sekaligus membuka informasi mengenai latar belakang dan jaringan usaha yang dimilikinya.

Pernyataan soal kritik publik jadi pemicu

WAT menyebut pihak yang mengkritik program MBG sebagai suudzon, berhati busuk, dan diliputi rasa dengki. Ucapan itu tersebar luas melalui media sosial dan langsung mengundang tanggapan beragam dari masyarakat.

Dalam penjelasannya, ia menilai kritik yang muncul tidak melihat dampak program secara menyeluruh, khususnya terhadap sektor pertanian dan peternakan.

Pernyataan tersebut kemudian memperpanjang diskusi publik yang sebelumnya sudah berkembang terkait pelaksanaan program MBG.

Latar belakang dan kepemilikan SPPG

Di tengah sorotan, terungkap bahwa WAT merupakan mantan anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2014–2019. Ia pernah bertugas di Komisi I selama masa jabatannya.

Selain itu, ia disebut memiliki sedikitnya 10 unit SPPG yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu.

Unit tersebut dikabarkan berada di bawah naungan Yayasan Putri Bungsu Asiah, dengan lokasi di Kota Bengkulu hingga beberapa kabupaten seperti Bengkulu Selatan dan Kepahiang.

Beberapa titik yang disebut antara lain Singaran Pati, Teluk Segara, Selebar, Ratu Samban, hingga wilayah Manna dan Kedurang.

Sorotan terhadap distribusi program

Kepemilikan sejumlah SPPG oleh satu pihak turut menjadi perhatian. Sejumlah kalangan menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan program.

Isu pemerataan dan mekanisme penunjukan mitra kembali menjadi bahan pembahasan di tengah polemik yang berkembang.

Hingga kini belum ada keterangan resmi yang menjelaskan secara rinci terkait kepemilikan maupun distribusi unit SPPG tersebut.

Kasus lain terkait SPPG dan MBG

Di tengah polemik yang sama, kasus lain juga mencuat dari wilayah berbeda. Seorang pengelola SPPG di Jawa Barat menjadi perhatian setelah video yang diunggahnya viral.

Konten tersebut menyinggung insentif harian dalam program MBG dan berujung pada sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional dapur.

Pihak berwenang menyatakan langkah tersebut diambil setelah ditemukan persoalan teknis dalam pengelolaan fasilitas.

Perkembangan berbagai kasus ini membuat program MBG terus menjadi sorotan publik, baik dari sisi pelaksanaan maupun komunikasi kepada masyarakat.