Guru dan Dosen Gugat Penggunaan Anggaran Pendidikan untuk MBG ke MK
Sejumlah guru dan dosen mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menggerus hak konstitusional pendidik.
Dosen Ajukan Uji Materi UU Sisdiknas dan UU APBN 2026
Permohonan pertama diajukan dosen bernama Rega Felix dengan nomor perkara 52/PUU-XXIV/2026. Ia menggugat Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 22 ayat (3) dan penjelasannya dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.
Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas mengatur bahwa dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari APBN dan 20% dari APBD. Sementara dalam penjelasannya disebutkan pemenuhan pendanaan dapat dilakukan secara bertahap.
Adapun Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 menyebut anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Dalam penjelasannya, pendanaan operasional tersebut mencakup program makan bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.
Dalam permohonannya, Rega menyoroti besaran anggaran pendidikan 2026 yang mencapai Rp 769.086.869.324.000 atau 20% dari APBN. Di sisi lain, anggaran program pemenuhan gizi nasional melalui Badan Gizi Nasional sebesar Rp 255.580.233.304.000, dengan Rp 223,5 triliun disebut masuk dalam fungsi pendidikan.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional dosen, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan diri. Pemohon meminta agar ketentuan tersebut dimaknai bahwa anggaran pendidikan 20% merupakan alokasi untuk komponen utama pendidikan dan tidak mencakup program makan bergizi.
Guru Honorer Soroti Defisit Konstitusional
Gugatan serupa juga diajukan guru bernama Reza Suderajat. Ia menggugat Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU APBN 2026 beserta penjelasannya karena menilai pengalokasian MBG dalam pos pendidikan menimbulkan kerugian konstitusional.
Update Terbaru
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB






