Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan menitikberatkan pada akurasi data dan pemanfaatan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial. Langkah ini dinilai krusial agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, peran pemerintah desa menjadi kunci utama dalam menjaga ketepatan data penerima bantuan. Menurutnya, persoalan bansos tidak tepat sasaran selama ini banyak dipicu oleh data yang tidak mutakhir.

Pembaruan DTSEN Harus Dilakukan Secara Berkelanjutan

in1

Mensos mengimbau seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa, agar aktif memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional secara rutin. Pembaruan data tidak boleh lagi bersifat insidental, melainkan harus menjadi proses yang berjalan setiap hari.

Ia menjelaskan bahwa data DTSEN akan dipublikasikan secara berkala setiap tiga bulan. Di sisi lain, masyarakat juga diberikan ruang untuk mengajukan usulan maupun keberatan melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah.

Menurutnya, ketika data benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, maka program bantuan yang disalurkan akan lebih tepat sasaran dan minim kesalahan.

Uji Coba DTSEN Tunjukkan Hasil Signifikan

Penerapan penyaluran bansos berbasis DTSEN yang sebelumnya diuji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil yang cukup menonjol. Setelah dinilai berhasil, skema ini kini diperluas ke 40 kabupaten dan kota.

Hasil evaluasi menunjukkan penurunan signifikan tingkat kesalahan penyaluran. Jika sebelumnya ketidaktepatan penerima mencapai 77 persen, setelah menggunakan DTSEN angkanya turun menjadi sekitar 28 persen.

Pemerintah menargetkan tingkat kesalahan tersebut dapat ditekan lebih jauh hingga di bawah 10 persen, bahkan diupayakan mendekati 5 persen pada tahap selanjutnya.

Saluran Aduan Dibuka untuk Publik

Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, Kementerian Sosial menyediakan berbagai saluran pengaduan yang dapat diakses masyarakat kapan saja. Mekanisme ini bertujuan memastikan tidak ada warga rentan yang terlewat hanya karena kendala administrasi.