Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadwalkan rapat pimpinan di Jakarta pada Jumat siang. Pertemuan tersebut membahas tahapan pengisian jabatan wakil presiden.

Agenda utama rapat ini mencakup penentuan jadwal sidang paripurna mengenai kekosongan posisi. Langkah itu diambil menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Pertemuan juga melibatkan pimpinan fraksi serta perwakilan Dewan Perwakilan Daerah.

Pembahasan mencakup pembentukan tim verifikasi dokumen pergantian wakil presiden. MPR turut menyiapkan mekanisme untuk meminta presiden menyerahkan nama calon pengganti.

Langkah lainnya adalah pembentukan tim ad hoc guna mengurus berkas pergantian. Seluruh rangkaian agenda itu dibahas dalam rapat gabungan.

Ahmad Muzani menyatakan bahwa lembaganya memiliki batas waktu maksimal 60 hari. Ketentuan tersebut mengatur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

Surat pengunduran diri Gibran sebelumnya diserahkan langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis. Penyerahan dokumen itu menjadi dasar pelaksanaan rapat lanjutan.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa lembaganya memikul tanggung jawab konstitusional untuk merampungkan proses tersebut.

Batas waktu 60 hari menjadi acuan utama dalam menentukan setiap tahapan kelembagaan yang berjalan.

Pertemuan tingkat pimpinan tersebut memastikan seluruh unsur fraksi dan kelompok DPD dilibatkan secara aktif. Keterlibatan menyeluruh ini diperlukan demi menjaga kelancaran mekanisme transisi pemerintahan.