Industri media massa di Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang PHK massal pekerja media.

Kondisi tersebut terjadi akibat ancaman dari teknologi kecerdasan buatan dan monopoli iklan digital.

Dewan Pers menjelaskan bahwa dominasi platform digital merenggut kontrol media atas pendapatan iklannya.

Platform digital saat ini menyedot hingga 80 persen dari total pendapatan iklan digital yang ada.

Sisa 20 persen pendapatan iklan tersebut harus diperebutkan oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers.

Situasi yang dinilai tidak berkelanjutan ini menjadi pemicu ribuan kasus PHK massal.

Industri pers juga kembali dihantam kehadiran teknologi Generative AI sejak November 2022.

Dampaknya, lalu lintas kunjungan pembaca atau traffic mengalami penurunan hingga menyentuh angka 70 persen.

Pengguna kini langsung memperoleh jawaban dari platform AI tanpa perlu mengeklik tautan berita.

Mesin AI meraup karya jurnalistik secara gratis tanpa memberikan kompensasi finansial kepada perusahaan pers.

Lemahnya Instrumen Hukum dan Desakan Penegakan Aturan

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menegaskan bahwa instrumen hukum yang ada saat ini belum cukup kuat untuk melindungi industri media di tanah air.

Regulasi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights terbukti belum optimal karena rendahnya kepatuhan platform digital terhadap Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Sebagai jalan keluar, Dewan Pers mendesak agar aturan hak ekonomi pers dalam Undang-Undang Hak Cipta ditegakkan berdampingan dengan Undang-Undang Antimonopoli demi menjaga integritas informasi publik dan kelangsungan demokrasi bangsa.