Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mendorong agar Dewan Pers mengumumkan nama-nama pers yang bertanggung jawab secara penuh.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan peran pers sebagai lembaga utama yang menjadi rujukan kebenaran berita di tengah masyarakat.

Dorongan itu disampaikan dalam acara Anugerah Dewan Pers 2026 di Hall Dewan Pers yang mengangkat tema tentang kemerdekaan pers.

Menurutnya, permasalahan utama insan pers saat ini berkisar pada dilematika dan ketidakadilan yang dirasakan di lapangan.

Sebagai jurnalis yang bertanggung jawab, insan pers terikat ketat oleh etika profesi serta kewajiban menjunjung tinggi keadilan.

Namun, ia menilai tantangan terbesar di lapangan saat ini adalah kekhawatiran terhadap berhentinya produksi dan ketiadaan biaya produksi.

Ia meyakini bahwa sejarah akan menyeleksi pihak-pihak yang tetap bertahan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai independensi.

Selain itu, kebebasan tanpa tanggung jawab di era media sosial kini justru banyak dipegang oleh warganet tanpa etika profesi.

Kondisi tersebut dinilai mengakibatkan glorifikasi kebebasan berpikir yang mengarah pada penganiayaan individual melalui stigma media sosial.

Di sisi lain, jurnalis yang bertanggung jawab justru kehilangan pendapatan dibandingkan pihak yang tidak memiliki peradaban.

Problematika ini harus segera dibenahi agar media sosial dan pers menjadi sarana untuk membangun kemajuan serta kecerdasan bangsa.

KDM menegaskan proses membangun publik yang bertanggung jawab adalah prasyarat penting meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam kesempatan sama, ia turut memberikan santunan masing-masing sebesar Rp 50 juta kepada keluarga korban jurnalis yang belum ditemukan.