Otoritas Jasa Keuangan telah menghentikan kegiatan operasional sejumlah lembaga keuangan di berbagai wilayah Indonesia.

Tercatat sebanyak 15 bank mengalami pencabutan izin usaha sejak awal tahun hingga akhir bulan Oktober 2026.

Rangkaian Penutupan Lembaga Keuangan

Belasan entitas yang ditutup tersebut didominasi oleh Bank Perekonomian Rakyat serta versi syariahnya.

Setiap keputusan pencabutan izin dikeluarkan secara bertahap berdasarkan evaluasi pengawasan internal otoritas.

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Musyarakah Ummat Indonesia menjadi entitas terakhir yang ditutup di Tangerang.

Keputusan tersebut resmi ditetapkan lewat aturan Dewan Komisioner OJK pada tanggal 25 September 2026 lalu.

Sebelumnya, otoritas juga telah menutup 14 lembaga keuangan lain yang tersebar di Sumatra, Jawa, hingga Bali.

Penyelesaian Hak dan Kewajiban

Seluruh kantor bank yang sudah dicabut izin usahanya kini tidak lagi melayani berbagai transaksi masyarakat.

Lembaga Penjamin Simpanan kemudian menyiapkan tim khusus untuk mengurus proses likuidasi aset dan kewajiban.

Para pemegang saham, direksi, serta komisaris dilarang mengambil tindakan hukum tanpa izin tertulis dari LPS.

Rincian Nama Entitas Terdampak

Deretan entitas yang ditutup mencakup PT BPR Suliki Gunung Mas hingga PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia.

Daftar lengkap meliputi BPR Prima Master Bank, Perumda BPR Bank Cirebon, serta BPR Kamadana di Bali.

Selain itu terdapat BPR Koperindo Jaya, BPR Pembangunan Nagari, dan BPR Sungai Rumbai yang bernasib serupa.

Daftar penutupan berlanjut ke BPR Ceper Permata Artha, BPR Dwicahaya Nusaperkasa, dan BPR Mataram Mitra Manunggal.

Empat entitas terakhir dalam daftar adalah BPRS Hasanah Mandiri, BPR Citra Bersada Abad, BPRS Gaido Indonesia, serta BPR Pasarraya Kuta.