Pengadilan Negeri Solo kembali menolak gugatan terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Gugatan tersebut diajukan oleh seorang pengacara asal Klaten sekaligus alumnus Universitas Gadjah Mada bernama Sigit Pratomo.

Humas PN Solo Aris Gunawan menyatakan majelis hakim menolak eksepsi tergugat serta menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sidang putusan.

Penggugat juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 328.500.

Dalam gugatannya, pihak penggugat meminta agar dokumen akademik berupa ijazah S1 FKT UGM Yogyakarta tahun 1985 ditunjukkan kepada publik.

Tindakan Jokowi yang belum menunjukkan ijazah aslinya dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar norma kepatutan.

Kuasa hukum penggugat, Dekka Ajeng Maharasri, memberikan tanggapan usai persidangan pembacaan putusan tersebut.

Pihaknya mengklaim merasa puas dengan putusan penolakan gugatan itu karena menilai dalil pihak tergugat rontok.

Di sisi lain, kuasa hukum Joko Widodo, YB Irpan, menyatakan pihak penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya.

Menurut YB Irpan, majelis hakim sudah mengambil keputusan yang tepat untuk menolak gugatan tersebut karena ketiadaan bukti dari penggugat selama pemeriksaan persidangan.