Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri.

Keputusan itu diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa (10/11/2026) di Jakarta.

Sanksi tersebut merupakan bagian dari penanganan internal Polri atas dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi putusan sidang etik itu.

"Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," kata Johnny Eddizon Isir.

Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka

Dalam perkara ini, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), Eko Hadi (EH), dan Slamet Uliandi (SU).

Proses pemeriksaan etik terhadap pihak-pihak terkait masih berlangsung pada 5 November 2026. Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

"Untuk terkait kode etik tentu secara kesinambungan ini terus juga dalam proses untuk ke arah sana," kata Trunoyudo Wisnu Andiko.

Selain proses etik, penyidikan pidana juga berjalan dengan pemeriksaan saksi dan ahli. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto menyampaikan perkembangan pemeriksaan tersebut.

"Jumlah saksi yang sudah kami periksa sebanyak 13, dan ahli sebanyak lima orang," kata Suhermanto.

Lima ahli yang dimintai keterangan terdiri atas tiga ahli bidang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta dua ahli bidang pidana.

Menurut Suhermanto, sebagian saksi yang telah diperiksa merupakan anggota Polri.

Polri juga telah melakukan penahanan terhadap para tersangka.

Dari empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tiga orang ditempatkan di Markas Komando Korps Brigade Mobil (Mako Brimob).

Ketiga tersangka tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (AS), dan Eko Hadi (EH). Sementara itu, Slamet Uliandi (SU) belum menjalani penahanan karena sedang sakit.