DPR RI resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 403 anggota secara fisik, sementara 11 anggota lainnya menyampaikan izin.

Dengan total 414 anggota tercatat hadir dan izin, rapat dinyatakan memenuhi kuorum sehingga agenda pembukaan masa persidangan dapat dilaksanakan.

Puan menyebut fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti pemerintah.

Dua Belas Isu Strategis

DPR menetapkan 12 persoalan nasional sebagai fokus pengawasan, mulai dari penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden RI hingga persoalan administrasi kewilayahan.

Isu lain yang disorot mencakup perundungan anak, kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak, serta pembangunan infrastruktur pascabencana.

DPR juga menyoroti keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan kawasan industri.

Perhatian berikutnya meliputi ketepatan penyaluran bantuan sosial, penanganan kebakaran hutan dan lahan, kesehatan masyarakat terdampak, serta kesiapan data reformasi Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemerataan revitalisasi sekolah, tata kelola pasar modal, dan ketahanan energi melalui peningkatan produksi serta lifting minyak dan gas bumi juga masuk dalam agenda pengawasan.

Terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Puan menyatakan DPR mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap menangani kasus tersebut.

Ia mengingatkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat.

Aparat penegak hukum diminta bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun.

DPR akan mendukung upaya Polri mengusut kasus itu secara transparan dan profesional untuk mengungkap tuntas.