Pembukaan masa sidang bertepatan dengan peringatan 81 tahun Hari Pahlawan. Puan mengaitkannya dengan tanggung jawab generasi sekarang menjaga kemerdekaan dan kedaulatan rakyat.

Menurut Puan, perjuangan generasi hari ini adalah memastikan kemerdekaan benar-benar membebaskan rakyat dari kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, dan segala bentuk ketergantungan yang melemahkan kedaulatan bangsa.

Ia juga mengingatkan adanya dinamika politik yang menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Selain itu, Puan menyoroti tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara bahkan para pimpinan nasional.

DPR RI akan memastikan kewenangan dan kekuasaan digunakan berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional.

Dalam pidato yang sama, DPR melaporkan aktivitas diplomasi parlemen melalui keikutsertaan dalam Sidang Umum ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania.

Delegasi DPR RI turut berpartisipasi pada sejumlah agenda multilateral strategis untuk merespons berbagai tantangan global dan agenda internasional.

Polemik Dokumen Pendidikan Gibran

Di tengah pembukaan masa sidang, polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian sejumlah fraksi.

Persoalan tersebut berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan dokumen pendidikannya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut komunikasi antarpartai mulai mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Khozin menjelaskan HMP merupakan mekanisme konstitusional yang berbeda dari hak angket.

Hak angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan pemerintah, sedangkan HMP menjadi instrumen DPR dalam menyampaikan pendapat mengenai persoalan konstitusional.

Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis.