Pemerintah resmi memperketat regulasi penggunaan tenaga kerja alih daya lewat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut dihadirkan guna memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Melalui aturan baru ini, perusahaan pemberi kerja tidak lagi bebas mengalihkan seluruh kegiatan operasionalnya kepada pihak ketiga.

Perusahaan hanya diizinkan menyerahkan sebagian tugas kepada pihak lain untuk bidang jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan produksi.

Cakupan Bidang Jasa Penunjang Outsourcing

Berdasarkan Pasal 95 UU Nomor 27 Tahun 2026, perjanjian alih daya wajib dibuat secara tertulis antara kedua belah pihak.

Jasa pekerja alih daya dibatasi secara ketat meliputi usaha kebersihan, penyediaan makanan, satuan pengamanan, serta penyediaan angkutan.

Bagi BUMN dan swasta di sektor pertambangan maupun perminyakan, outsourcing tetap diizinkan pada jasa penunjang lewat anak perusahaan berbadan hukum PT. Aturan Pasal 98 menegaskan sanksi tegas apabila perusahaan melanggar ketentuan dengan memakai tenaga alih daya untuk kegiatan inti produksi.

Status hubungan kerja pekerja alih daya tersebut akan beralih otomatis menjadi pekerja tetap di perusahaan pemberi kerja.

Jika perusahaan menolak peralihan status, pekerja berhak mengajukan pengesahan nota pemeriksaan pengawas ke Pengadilan Negeri setempat.

Langkah hukum itu dapat ditempuh setelah proses perundingan bipartit menemui jalan buntu atau salah satu pihak menolak berunding.

Pasal 99 juga mewajibkan perusahaan alih daya mencatatkan hubungan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Tidak Tertentu secara tertulis.

Perusahaan penyedia jasa wajib berbentuk badan hukum PT serta mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat.

Penyedia jasa dilarang memotong hak normatif pekerja dan wajib menyusun struktur serta skala upah berdasarkan produktivitas dan kompetensi.