DPR RI bersiap memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat yang diajukan oleh hampir seluruh fraksi partai politik.

Usulan tersebut berkaitan erat dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPR Puan Maharani mengaku sudah menerima laporan resmi mengenai usulan HMP tersebut.

Ia memastikan lembaganya akan segera menindaklanjuti usulan itu usai pembukaan masa sidang paripurna.

Pihak DPR berencana membahas lebih lanjut mengenai mekanisme serta siapa saja pihak yang terlibat.

Puan mengingatkan agar seluruh anggota dewan menyikapi persoalan ini dengan tenang.

Ia meminta publik tidak mudah terpancing oleh situasi yang berpotensi memicu keresahan.

Dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat ini menguat dari berbagai partai politik.

Mardani Ali Sera selaku Ketua DPP PKS menyebut mayoritas fraksi telah menandatangani usulan tersebut.

Ia mengklaim bukti dokumentasi berupa tanda tangan anggota dari setiap fraksi sudah terkumpul.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Muhammad Khozin dari Fraksi PKB yang menyebut pembahasan berlangsung informal.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan turut menerima desakan serupa dari kelompok masyarakat.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai langkah ini sebagai opsi paling rasional.

Wacana pemakzulan ini muncul sebagai buntut dari putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kedua lembaga peradilan itu menguji keabsahan syarat pendidikan yang dipakai saat pendaftaran Pilpres 2024.

MA mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.

Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut menyatakan dokumen persyaratan tersebut tidak sah.

Sebelumnya, MK juga mengeluarkan putusan terkait uji materi undang-undang pemilihan umum.