Asosiasi Pengusaha Indonesia menyampaikan usulan penting terkait formula pengupahan yang berlaku pada masa mendatang. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan penciptaan lapangan kerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum harus selaras dengan tingkat produktivitas lokal. Kondisi ketenagakerjaan di setiap wilayah perlu menjadi acuan utama dalam perhitungan.

Ia menyoroti potensi risiko ketika suatu daerah menetapkan upah tinggi di tengah tingginya angka pengangguran. Situasi ini dikhawatirkan mendorong perusahaan memindahkan kegiatan operasional ke wilayah lain.

Selain itu, asosiasi pengusaha turut mengusulkan penerapan pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik ekonomi dan biaya hidup. Pendekatan tersebut dinilai mampu mengakomodasi perbedaan kondisi antar daerah secara lebih proporsional.

Usulan Pengelompokan Wilayah dalam Kebijakan Upah

Bob Azam mencontohkan perbandingan biaya hidup antara Jakarta dan Yogyakarta yang tidak terpaut jauh namun memiliki selisih upah yang signifikan.

Pendekatan pengelompokan wilayah yang membagi daerah menjadi kategori perkotaan besar, menengah, dan pendukung dinilai dapat menjadi solusi yang lebih adil.

Terkait mekanisme pembahasan dan keterlibatan pengusaha dalam perumusan kebijakan tersebut, pihak asosiasi mengarahkan agar koordinasi lebih lanjut ditanyakan langsung kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Dewan Pengupahan Nasional yang sebelumnya sempat dibubarkan juga direncanakan kembali untuk membahas aturan pengupahan mendatang.