Pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berhak memperoleh uang pesangon hingga sembilan bulan upah.

Selain itu, buruh juga mendapatkan uang penghargaan masa kerja hingga sepuluh bulan upah serta uang penggantian hak.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Aturan ini mulai resmi berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2026.

Skema Besaran Pesangon Berdasarkan Masa Kerja

Besaran uang pesangon utama diberikan secara berjenjang melalui Pasal 232 ayat (2) beleid tersebut.

Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak atas satu bulan upah.

Masa kerja satu hingga dua tahun mendapat dua bulan upah, dan masa kerja dua hingga tiga tahun memperoleh tiga bulan upah.

Selanjutnya, masa kerja tiga hingga empat tahun berhak atas empat bulan upah.

Masa kerja empat hingga lima tahun mendapat lima bulan upah, serta masa kerja lima hingga enam tahun memperoleh enam bulan upah.

Untuk masa kerja enam hingga tujuh tahun diberikan tujuh bulan upah.

Masa kerja tujuh hingga delapan tahun mendapat delapan bulan upah.

Pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih berhak atas pesangon maksimal sebesar sembilan bulan upah.

Pekerja juga berhak menerima uang penghargaan masa kerja mulai dari dua bulan upah untuk masa kerja tiga hingga enam tahun.

Nominal tersebut mencapai paling tinggi sepuluh bulan upah bagi masa kerja 24 tahun atau lebih.

Besaran akhir nilai kompensasi sangat bergantung pada faktor pengali sesuai alasan pemutusan hubungan kerja.

Jika perusahaan melakukan efisiensi, akuisisi, atau penggabungan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja, buruh berhak atas pesangon dua kali lipat.

Pesangon dibayarkan sebesar satu kali ketentuan jika perusahaan tutup akibat kerugian dua tahun berturut-turut, mengalami pailit, atau force majeure.

Buruh yang di-PHK karena memasuki usia pensiun berhak memperoleh dua kali uang pesangon dan satu kali uang penghargaan masa kerja.

Undang-undang ini juga menegaskan sanksi pidana bagi pengusaha yang sengaja lalai membayarkan pesangon.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut terancam pidana denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp2 miliar.