Mabes Polri menetapkan eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain.

Dengan penetapan ini, total sudah ada empat jenderal Polri yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut.

Tiga tersangka sebelumnya adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Peran SU dalam Operasi Penyadapan

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan bahwa SU berperan sebagai dewan pembina pusat pemantauan atau Monitoring Center (MC).

Dalam posisi itu, SU memberikan izin setiap operasi yang dilakukan Kepala Bagian Pemantauan, yakni EH dan AS.

"Sampai dengan saat ini, Kabag Mon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU," kata Suhermanto dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/11) malam.

Suhermanto mencontohkan pada awal Oktober 2026, AS meminta izin kepada SU untuk menghapus dokumen digital hasil penyadapan.

Menurutnya, SU menyetujui permintaan tersebut sehingga penghapusan file hasil penyadapan dilakukan.

"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," ujar Suhermanto.

Dari pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik menyimpulkan setiap aksi dalam operasi gelap itu harus melalui izin SU.