Penasihat hukum Silmy Karim, Soesilo Aribowo, menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap kliennya kabur. Alasannya, dakwaan itu disebut hanya menyalin dari perkara terdakwa lain.

Pernyataan itu disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan nota perlawanan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (5/11).

Menurut Soesilo, uraian perbuatan dalam dakwaan Silmy identik kata demi kata dengan surat dakwaan lain, yakni Surat Dakwaan Perkara Nomor 85.

Kesamaan itu disebut mencakup jumlah total dan rincian keuntungan.

Label Terdakwa Lain dan Tempus Delicti

Soesilo juga menyoroti penyebutan "Terdakwa II", "Terdakwa IV", dan "Terdakwa V" di depan nama orang lain dalam surat dakwaan.

Padahal, Silmy diadili seorang diri.

Label tersebut baru dicoret melalui renvoi atau perbaikan pada sidang 29 Oktober 2026.

Selain itu, penasihat hukum mempersoalkan tempus delicti atau waktu kejadian yang ditetapkan sejak 2021.

Silmy baru menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 4 Januari 2023 dan sebelumnya merupakan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Dakwaan juga menempatkan perbuatan sejak 2021 di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurut Soesilo, kementerian itu baru terbentuk pada 21 Oktober 2024.

Ia menambahkan, unsur memaksa seseorang tidak diuraikan sebagai perbuatan Silmy. Dakwaan menyebut 10 pemohon yang dipaksa, tetapi tidak menjelaskan kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Soesilo menilai dakwaan tidak menguraikan kekuasaan wakil menteri yang disalahgunakan. Angka keuntungan dalam dakwaan juga disebut tidak dapat ditelusuri.

Keuntungan Silmy sebesar Rp1,2 miliar dinilai bertentangan dengan uraian skema penerimaan. Sementara total Rp168 miliar tidak sejalan dengan jumlah keuntungan pihak lain yang disebut sebesar Rp82 miliar.