Pada dakwaan kedua, setoran Rp2,56 miliar dengan keterangan "Dana Operasional Wakil Menteri IMIPAS" didakwakan tanpa menyebut pemberi dan sumber.

Adapun saham senilai Rp31,3 miliar didakwakan atas dasar frasa "patut diduga".

Eksepsi Pribadi Silmy dan Permohonan ke Hakim

Sidang hari itu juga membacakan dua jenis eksepsi, yaitu dari penasihat hukum dan dari Silmy secara pribadi.

Dalam eksepsi pribadinya, Silmy menegaskan langkahnya di Imigrasi adalah digitalisasi untuk menutup ruang pemerasan dan pungutan liar.

Silmy menilai sistem daring menutup sumber penghasilan biro jasa yang mengurus kepentingan warga negara asing.

Ia menyebut titik kritis selama ini ada pada biro jasa sebagai perantara antara orang asing dan petugas imigrasi.

"Pada titik itulah timbul ruang untuk rekayasa, manipulasi, dan pengambilan keuntungan. Dengan sistem digital, ruang itu tertutup rapat, kecuali para pihak bersama-sama menerobosnya," kata Silmy.

Silmy memaparkan sejumlah pembenahan di Imigrasi.

Layanan visa dan izin tinggal daring melalui aplikasi Molina tanpa kolom isian agen atau biro jasa, perluasan autogate dari 17 menjadi 173 unit, serta perluasan layanan paspor elektronik dari 52 menjadi seluruh 126 kantor imigrasi.

Ia juga menyebut penyempurnaan aplikasi M-Paspor untuk mengurangi peran calo.

"Saya membangun sistem untuk menutup ruang pungutan liar, tetapi kini saya duduk sebagai Terdakwa atas pungutan yang justru hendak ditutup oleh sistem itu," ujarnya.

Silmy tidak menyangkal penyimpangan oleh oknum masih dapat terjadi di organisasi sebesar Imigrasi. Namun, ia menolak tuduhan memerintahkan, mengatur, atau memaksakan praktik tersebut.

Ia menegaskan tidak pernah tertangkap tangan dalam Operasi Tangkap Tangan KPK. Silmy menyatakan datang sendiri ke gedung KPK untuk bersikap kooperatif pada 3 Juni 2026.