Menurut Silmy, kesan tertangkap tangan itulah yang kemudian dijadikan pintu masuk untuk mendakwanya dengan pasal pemerasan dan gratifikasi.

Ia juga menyinggung pemberitaan penyitaan barang di rumahnya beberapa hari setelah penahanan.

Dalam permohonannya, Silmy meminta majelis hakim menerima nota perlawanan seluruhnya dan menyatakan surat dakwaan jaksa KPK batal demi hukum.

Ia juga meminta majelis hakim memerintahkan penuntut umum membebaskannya dari Rutan dan memulihkan hak serta nama baiknya.

Silmy diproses hukum atas dakwaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing sebesar Rp168,9 miliar.

Dugaan tindak pidana itu dilakukan bersama Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.

Kemudian Kakanim Jakarta Pusat tahun 2024-2025 dan Kakanim Jakarta Barat tahun 2025-2026, Ronald Arman Abdullah; Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah.

Silmy juga didakwa menerima gratifikasi uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.