Bareskrim Polri memastikan aksi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak berlangsung di markas khusus milik para tersangka.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menyatakan seluruh kegiatan itu dilakukan keempat perwira tinggi di lingkungan Mabes Polri.

"Lokasi penyadapan di lingkungan Polri," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (5/11).

Irjen Slamet Uliandi Belum Ditahan

Suhermanto menjelaskan pihaknya belum bisa menahan mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.

Alasannya, Slamet masih sakit pasca stroke.

Meski demikian, hasil gelar perkara disebut telah menemukan bukti keterlibatan Slamet dalam kasus penyadapan tersebut.

Slamet berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.

Ia juga pernah menjabat Kabag Monitoring Bareskrim pada 2010 sampai 2019.

Menurut Suhermanto, Kabag Monitoring berinisial EH dan AS harus mendapat izin dari Slamet sebelum melakukan provisioning atau penyadapan.

Pada Oktober 2026, tersangka Irjen Ahrie Sonta meminta izin kepada Slamet untuk menghapus hasil penyadapan.

Slamet disebut menyetujui penghapusan file hasil penyadapan tersebut.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Ketiganya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.

Ketiga tersangka kini ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.