Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengambil langkah taktis dengan memantau penerimaan pajak secara mingguan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar sisa target sekitar Rp750 triliun hingga akhir tahun 2026.

Rekonsiliasi Lintas Direktorat Jenderal

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa pemantauan ini melibatkan proses rekonsiliasi bersama.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah direktorat jenderal terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.

Koordinasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara.

Tujuannya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap berada dalam kondisi yang sehat.

Rekonsiliasi tidak hanya berfokus pada sektor pajak, melainkan juga mencakup penerimaan negara bukan pajak.

Selain itu, pemerintah turut mencocokkan data kepabeanan serta cukai secara berkala.

Pemerintah juga menyelaraskan perkembangan penerimaan dengan kebutuhan pengeluaran serta penganggaran negara.

Pertimbangan dari sisi pembiayaan turut disiapkan apabila diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal.

Pilihan tersebut dapat mencakup penerbitan surat berharga negara maupun instrumen sukuk.

Realisasi penerimaan pajak secara kumulatif sebelumnya tercatat tumbuh 24,1 persen hingga 30 September 2026.

Penerimaan pajak saat itu telah mencapai Rp1.607 triliun atau sekitar 68,2 persen dari target.

Target total penerimaan pajak dalam APBN 2026 sendiri dipatok pada angka Rp2.357 triliun.

DJP menyiapkan sejumlah strategi untuk menutup kekurangan sisa target tersebut.

Strategi itu mencakup pengoptimalan data perpajakan untuk memperkuat pengawasan serta pemeriksaan.

Pemerintah juga akan menegakkan hukum dan menggali potensi penerimaan yang belum tergarap optimal.

Sektor usaha yang menunjukkan pertumbuhan kuat turut menjadi fokus perhatian khusus.

Sektor-sektor tersebut meliputi perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, serta transportasi.

Bidang pergudangan dan sektor jasa perusahaan juga masuk dalam radar pengawasan DJP.