Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto angkat bicara soal nasib eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto setelah sang adik, Bima Setiawan, ditetapkan sebagai tersangka.

Setyo menyatakan pihaknya tetap membuka peluang memanggil Suharyanto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana darurat penanganan bencana tersebut.

Namun, ia menegaskan keputusan itu akan bergantung pada kebutuhan dan kesesuaian penanganan perkara.

"Ya, kalau soal itu kebutuhan ya, tentu kebutuhan, kebutuhan dan kesesuaian ya," ujar Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10).

Ia menjelaskan tim penyidik akan menganalisis setiap informasi yang dinilai relevan dengan perkara.

Menurutnya, penyidik tidak akan memaksakan pemanggilan jika informasi tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus.

"Kesesuaian itu misalkan begini, kalau misalkan ada pihak yang menyebutkan dan itu kemudian dianalisis oleh penyidik dianggap memang relevan, ya, antara kesesuaian dengan kebutuhan, tentu akan dilakukan," kata Setyo.

"Namun, kalau memang tidak, tentu juga penyidik tidak akan memaksakan," imbuhnya.

Bima Setiawan dan Pengadaan BNPB

Bima Setiawan ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya dalam kasus tersebut.

KPK menyebut sejumlah penyedia barang dan jasa atau vendor di lingkungan BNPB terafiliasi dengan Bima.

Dalam kurun waktu tiga tahun, mulai 2024 hingga 2026, total pengadaan di lingkungan BNPB mencapai Rp148 miliar.

Rinciannya, tahun 2024 sejumlah Rp45,76 miliar, 2025 sejumlah Rp52,27 miliar, dan 2026 sejumlah Rp50 miliar.

Atas perbuatannya, Bima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.