Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kehadiran negara melalui tambahan program Bantuan Pangan Beras selama tiga bulan, Juli-September 2026.

Langkah ini sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi gejolak harga di tengah kekeringan.

Zulhas mengingatkan rakyat tidak boleh dipersulit dengan kenaikan harga.

"Indonesia memasuki musim kemarau.

Harga sembako tidak boleh naik dan rakyat tidak boleh disulitkan karena gejolak harga," ujarnya usai Rapat Koordinasi Pangan bersama sejumlah kementerian dan Perum Bulog pada Juni lalu.

Penyaluran dan Dampak Program

Penyaluran dimulai Juli 2026 dengan alokasi 10 kilogram beras per bulan kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan.

Program ini diproyeksikan menyerap sekitar 1 juta ton cadangan beras pemerintah dan berfungsi sebagai bantalan sosial bagi kelompok paling rentan.

Dalam rapat itu, pemerintah juga memutuskan subsidi Rp2.000 per kilogram untuk 250.000 ton impor kedelai sebagai bahan baku UMKM.

Keputusan ini untuk menjaga stabilisasi harga di UMKM tempe, tahu, dan konsumen.

Mekanisme pemberian subsidi akan diatur lebih lanjut bersama kementerian terkait dan Perum Bulog.

Selain itu, pemerintah memprioritaskan distribusi Minyakita untuk memenuhi kebutuhan pasar rakyat dan pasar tradisional.

Program bantuan sosial disebut tidak boleh lagi menggunakan alokasi Minyakita agar pasokan di pasar tetap terjaga dan harga lebih terkendali.

Berdasarkan laporan kementerian/lembaga terkait serta pengecekan langsung di lapangan, stok pangan nasional saat ini dalam kondisi cukup.

Harga sejumlah komoditas strategis seperti ayam ras dan telur secara umum masih di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Adapun kenaikan harga cabai rawit terjadi karena faktor musim.

Zulhas menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan pangan masyarakat.

"Bapak Presiden menginstruksikan agar kebutuhan sembako rakyat diperhatikan secara serius. Negara harus hadir memastikan pasokan tersedia dan harga tetap terjangkau," pungkasnya.

Di tengah ketidakpastian global, stabilitas pangan ditegaskan menjadi prioritas utama.

Melalui penguatan stok, bantuan pangan, dukungan bagi pelaku usaha pangan, serta pengawasan distribusi komoditas strategis, pemerintah memastikan kehadiran negara menjaga daya beli masyarakat.