Undang-undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru mengatur sejumlah hak penting bagi pekerja.

Aturan tersebut mencakup ketentuan pesangon hingga pembayaran upah selama proses perselisihan.

Ketentuan Pesangon dan Upah Selama Sengketa

Aturan baru menghapus formula pesangon sebesar 0,5 kali untuk sejumlah alasan pemutusan hubungan kerja.

Besaran pesangon kini ditetapkan paling sedikit satu kali ketentuan yang berlaku.

Pekerja dan perusahaan juga memiliki peluang untuk menyepakati nilai yang lebih besar.

Perusahaan tetap wajib membayar upah pekerja selama proses perselisihan belum memiliki putusan inkrah.

Hak Pekerja Kontrak dan Alih Daya

Pekerja kontrak dan alih daya kini turut berhak mendapatkan pesangon.

Perhitungan pesangon didasarkan pada masa kerja dengan besaran satu bulan upah setiap tahun.

Penggunaan tenaga alih daya juga dibatasi secara ketat pada empat kategori pekerjaan penunjang.

Dokumen final undang-undang tersebut masih harus melalui proses sinkronisasi antarpasal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan bahwa aturan baru ini mengembalikan ketentuan pesangon seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain batas minimal satu kali ketentuan, pekerja dan perusahaan dapat menyepakati pesangon yang lebih besar, misalnya dua hingga empat kali ketentuan, tergantung dari hasil perundingan kedua belah pihak.

Sebelum PHK dilakukan, perusahaan diwajibkan untuk memberi tahu pekerja serta mengadakan perundingan bipartit yang dapat didampingi oleh serikat pekerja.

Jika perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan, perselisihan dapat dilanjutkan melalui tahapan mediasi di Dinas Tenaga Kerja hingga proses gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.