Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen.

Apindo menilai kenaikan itu berpotensi menekan keberlangsungan perusahaan jika pemerintah tidak mempertimbangkan kemampuan finansial dan kondisi ekonomi masing-masing sektor.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menegaskan kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan serta karakteristik perekonomian daerah.

Menurut Bob, kondisi dunia usaha belum pulih secara merata di seluruh sektor industri.

Sebagian pelaku usaha bahkan masih bertahan untuk mempertahankan operasional.

Sektor padat karya menjadi salah satu bidang yang menghadapi tekanan biaya operasional, permintaan pasar lemah, dan tantangan keberlangsungan usaha.

Dalam keterangannya kepada Bloomberg Technoz pada Rabu (4/11/2026), Bob menekankan pentingnya indikator ekonomi sebagai dasar penetapan upah.

"Penetapan upah minimum perlu dilakukan secara objektif, terukur, berbasis data dan kondisi perekonomian," ujar Bob Azam.

Apindo menilai kebijakan kenaikan upah yang tidak memperhitungkan perbedaan kemampuan antarsektor, antarwilayah, dan antarperusahaan berpotensi memperbesar beban dunia usaha.

Dampaknya dapat merembet pada keberlanjutan bisnis, investasi, hingga pembukaan lapangan kerja baru.

Bob juga mendorong pemerintah dan para pemangku kepentingan membahas kebijakan pengupahan melalui dialog terbuka yang konstruktif.

Apindo meminta pembahasan tidak hanya berpusat pada persentase kenaikan, tetapi juga memperhatikan data ekonomi dan kapasitas masing-masing perusahaan.

Usulan KSPI dan Partai Buruh

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengajukan kenaikan upah minimum 2027 dalam rentang 7,5 persen hingga 9,5 persen.

Usulan tersebut disampaikan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.