Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung hingga tingkat Mahkamah Agung dan belum ada putusan inkrah, pengusaha tetap wajib membayarkan upah pekerja yang bersangkutan.

Sementara itu, bagi pekerja di perusahaan yang mengalami kepailitan, mereka diberikan ketentuan khusus untuk melakukan intervensi persidangan guna memastikan hak-haknya dibayarkan melalui kurator.

Mengenai pekerja kontrak dan alih daya, perhitungan pesangon satu bulan upah untuk setiap satu tahun masa kerja membuat totalnya dapat mencapai empat bulan upah dengan masa kontrak maksimal empat tahun.

Adapun empat kategori pekerjaan penunjang yang diperbolehkan menggunakan tenaga alih daya meliputi katering atau penyediaan makanan, keamanan, kebersihan, serta pengemudi atau supir.

Untuk sektor pertambangan dan perminyakan termasuk BUMN seperti PT Pertamina dan PLN, terdapat kewajiban khusus membentuk anak perusahaan jika ingin menggunakan skema alih daya tersebut.

Kendati demikian, draf final undang-undang ini masih memerlukan waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan untuk proses sinkronisasi antarpasal sebelum diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.