Presiden KSPI Said Iqbal membeberkan alasan penetapan upah minimum provinsi tahun 2027 belum juga dilakukan hingga Selasa (3/11).

Keterlambatan tersebut terjadi karena Dewan Pengupahan Nasional periode baru belum terbentuk dan pemerintah belum melakukan survei kebutuhan hidup layak.

Berdasarkan aturan yang berlaku, UMP seharusnya ditetapkan paling lambat 60 hari sebelum masa berlakunya pada 1 Januari 2027.

Kendala Kelembagaan dan Survei KHL

Masa jabatan anggota Dewan Pengupahan Nasional periode 2022-2026 telah berakhir sekitar satu bulan lalu tanpa susunan anggota baru.

Kondisi lowongan jabatan itu membuat pemerintah belum mempunyai forum nasional untuk membahas rekomendasi penetapan upah minimum.

Selain itu, pemerintah juga belum melaksanakan survei kebutuhan hidup layak secara internal maupun melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik.

Situasi tersebut memicu potensi keresahan di kalangan buruh yang berencana menggelar aksi mempertanyakan jadwal perundingan.

Usulan Formula Kenaikan Upah

KSPI dan Partai Buruh mengusulkan agar pemerintah memakai aturan PP Nomor 49 Tahun 2026 untuk menghitung kenaikan upah.

Organisasi buruh tersebut mengusulkan kisaran kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.

Pengecualian berlaku untuk Provinsi Maluku Utara yang diproyeksikan mengalami kenaikan mencapai 23 persen akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.