Pekerja Indonesia kini punya payung hukum baru soal pesangon. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sudah berlaku, dan salah satu perubahan terbesarnya adalah penghapusan pengali pesangon 0,5 kali, sehingga batas bawah pengali naik menjadi 1 kali.

Aturan ini disetujui DPR pada 6 Oktober 2026 dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang ini lahir sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang meminta regulasi ketenagakerjaan disusun secara tersendiri.

Yang perlu dipahami, penghapusan pengali 0,5 kali bukan berarti semua pekerja yang di-PHK otomatis mendapat pesangon dua kali lipat. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, besaran pesangon tetap dihitung berdasarkan alasan PHK dan lama masa kerja. Pengali baru hanya memastikan tidak ada lagi pekerja yang pesangonnya dihitung dengan pengali setengah kali.

Simulasi Hitungan: Tiga Komponen Pesangon

Pesangon terdiri dari tiga komponen, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Uang pesangon dihitung 1 hingga 9 bulan upah berdasarkan masa kerja, dengan masa kerja 8 tahun atau lebih berhak atas 9 bulan upah.

Pengali yang berlaku sekarang adalah 1 kali untuk PHK karena efisiensi demi mencegah kerugian atau perusahaan tutup tanpa kerugian, 1,75 kali untuk PHK karena pensiun, dan 2 kali untuk PHK karena pekerja sakit berkepanjangan atau meninggal dunia. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi, tabel uang pesangon dibaca sebagai jumlah paling sedikit, sehingga perusahaan boleh memberi lebih, tetapi tidak boleh kurang.

PHK Tidak Bisa Sembarangan