Undang-undang baru ini juga menegaskan bahwa PHK harus menjadi langkah terakhir. Perusahaan, pekerja, dan serikat pekerja wajib mengupayakan pencegahan PHK lebih dulu, dan bila PHK tak terhindarkan, penyelesaiannya wajib melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat.

Bila tidak ada kesepakatan, PHK hanya sah setelah ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. PHK yang dilakukan tanpa kesepakatan atau tanpa putusan itu dinyatakan batal demi hukum, dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerjanya.

Pengusaha juga kini wajib menyiapkan dana cadangan pesangon, yang dikelola lembaga pemerintah, sebagai sumber pembayaran hak pekerja bila PHK terjadi. Kewajiban ini dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di sejumlah daerah, seperti Musi Banyuasin, sudah mulai menyosialisasikan aturan ini kepada perusahaan dan pekerja sejak 6 November 2026.

Di luar negeri, isu pesangon ikut ramai setelah Canva memangkas 1.271 posisi, atau 22 persen tenaga kerjanya, pada 4 November 2026. Perusahaan desain asal Australia itu menawarkan pesangon minimal enam bulan gaji, jaminan kesehatan 12 bulan, laptop MacBook yang boleh dibawa pulang, dan hibah 10.000 dolar AS untuk merintis usaha. CEO Melanie Perkins dijadwalkan menjelaskan kebijakan itu kepada seluruh karyawan pada 10 November 2026.