Majelis Ulama Indonesia memberikan tanggapan tegas mengenai wacana penyediaan alat bantu seksual bagi para warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Abdul Muiz Ali menyatakan bahwa penggunaan barang tersebut bagi umat Islam adalah haram.

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons usulan dari Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengenai fasilitas bagi narapidana.

Menurut pihak MUI, pemenuhan kebutuhan biologis manusia diatur melalui pernikahan yang sah secara agama.

Bagi warga binaan yang belum mampu menikah, alternatif yang dianjurkan oleh ajaran Islam adalah dengan cara berpuasa.

MUI juga menyampaikan rasa sayang atas munculnya wacana penyediaan fasilitas tersebut yang dibahas langsung di ruang publik.

Pejabat negara diminta agar lebih memperhatikan etika komunikasi serta norma moral yang berlaku di tengah masyarakat.

Pihak MUI menyarankan agar usulan penyediaan alat bantu seksual bagi narapidana tersebut sebaiknya tidak diteruskan.

Sebelumnya, usulan bilik keluarga dan alat bantu seksual diungkapkan dalam pembahasan sistem pemasyarakatan pada hari Rabu.