Majelis Ulama Indonesia meminta masyarakat agar tidak terburu-buru memberikan penilaian hukum haram terhadap program Makan Bergizi Gratis.

Asrorun Ni'am Sholeh selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa menyatakan bahwa penilaian program harus melihat konsep dasar secara utuh.

Ia menilai program tersebut pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pemenuhan gizi anak-anak menjadi salah satu faktor penentu untuk kecerdasan serta pemenuhan hak kesehatan dan pendidikan.

Evaluasi Masalah Tata Kelola Program

Meski demikian, pihak Majelis Ulama Indonesia tidak menutupi adanya sejumlah kendala yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan.

Masalah tata kelola tersebut dinilai harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan implementasi selanjutnya.

Masyarakat juga diajak untuk ikut mengawal perbaikan agar tujuan utama program dapat tercapai secara maksimal.

Mekanisme pencegahan sangat diperlukan untuk menghindari potensi korupsi, kualitas gizi yang buruk, hingga risiko keracunan.

Sebelumnya, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna Internasional, Ahmad Muzaffar, menyatakan keluarga besar pesantrennya menolak menerima program tersebut.

Penolakan itu didasari oleh pandangannya bahwa pengelolaan program dari hulu hingga hilir memiliki celah untuk perbuatan korupsi.

Menurut Asrorun Ni'am Sholeh, pengalihan anggaran dari efisiensi birokrasi dan kelompok elite untuk kepentingan masyarakat merupakan langkah yang positif.

Ia menambahkan bahwa aspek keselamatan penerima manfaat tetap harus diperhatikan meskipun skala persoalan yang terjadi mungkin tidak terlalu besar.

Sementara itu, Ahmad Muzaffar sebelumnya mengaku bahwa pesantrennya sempat menerima program tersebut selama beberapa bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk menolak.

Ia menilai bahwa pengelolaan program dari bagian atas hingga bawah telah menjadi sarana untuk melakukan praktik korupsi yang besar.