Badan Gizi Nasional memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis kepada aparat penegak hukum.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menentukan status pidana maupun melindungi dapur-dapur yang bermasalah.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono seusai mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta.

Menurut laporan yang diterima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang diduga menjadi penyebab gangguan kesehatan kini sudah memasuki tahap penyidikan.

Meski proses hukum terus berjalan, Sudaryono menyatakan lembaganya menyerahkan keputusan penetapan tersangka sepenuhnya kepada pihak berwenang.

Sejumlah insiden dugaan keracunan makanan tersebut sebelumnya dilaporkan terjadi di beberapa wilayah seperti Sidoarjo, Agam, serta Lasem.

Berbagai kejadian tersebut diakui menjadi pukulan berat bagi BGN yang saat ini sedang berupaya melakukan pembenahan tata kelola program.

Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa sebagian besar kasus keracunan yang telah diperiksa berkaitan erat dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur.

Sekitar 80-90 persen insiden yang diteliti teridentifikasi bermula dari pengelola dapur yang tidak taat menjalankan SOP secara konsisten di lapangan.

Temuan ini mendorong BGN untuk memperketat pengawasan serta memperbaiki seluruh proses distribusi makanan agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Lembaga tersebut memilih untuk fokus memperbaiki tata kelola secara menyeluruh sementara proses hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum.