Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur program Makan Bergizi Gratis mendesak Badan Gizi Nasional agar tidak terlalu sering mengubah kebijakan.

Perubahan aturan yang terlalu sering dinilai dapat memicu ketidakpastian bagi para pelaksana di lapangan.

Desakan Evaluasi dan Komunikasi Kebijakan

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan Gardian Muhammad menyampaikan pandangannya.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan pembiayaan memperhatikan kemampuan mitra dalam menjalankan dapur dalam jangka panjang.

Standar gizi anak tetap menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi oleh para pengelola.

Namun, kualitas makanan dan ketepatan distribusi sangat bergantung pada kelangsungan operasional dapur SPPG.

Perubahan aturan tanpa evaluasi memadai dikhawatirkan menimbulkan gelombang keberatan dari kelompok mitra.

Komponen pembiayaan dapur mencakup pengadaan bahan baku, tenaga kerja, utilitas, hingga pengembalian investasi.

Sebagian besar modal yang dikeluarkan mitra untuk bangunan dan peralatan belum sepenuhnya kembali.

Badan Gizi Nasional sebelumnya telah menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur sebesar Rp3.000 per penerima manfaat.

Kebijakan tersebut menggantikan mekanisme penggantian biaya sesuai pengeluaran tanpa plafon yang berlaku sebelumnya.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan perubahan itu bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran anggaran negara.

Biaya operasional kini dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat yang dilayani oleh setiap SPPG.