Laporan yang dilayangkan oleh Gerakan Cinta Prabowo terhadap Budi Arie Setiadi di Bareskrim Polri menuai respons keras dari kubu terlapor.

Pihak kuasa hukum menilai bahwa aduan tersebut sama sekali tidak memiliki pijakan hukum yang kuat.

Gerakan Cinta Prabowo sebelumnya resmi melaporkan Budi Arie pada Rabu (2/9/2026).

Pelaporan itu berkaitan dengan potongan video yang menampilkan pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029.

Bahkan, laporan tersebut sempat dikaitkan dengan tuduhan makar serta penghasutan oleh pihak pelapor.

Silas Dutu selaku kuasa hukum Budi Arie memberikan bantahan tegas atas tuduhan serius tersebut.

Ia menegaskan bahwa pernyataan kliennya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi.

Menurut Silas, ucapan tersebut tidak tepat jika dipaksakan menjadi perkara pidana karena tidak memiliki niat jahat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pernyataan itu harus dipahami secara utuh dalam konteks politik yang sedang berjalan.

Ucapan Budi Arie diklaim sebagai bentuk ajakan kepada publik untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Silas menyebut ruang publik saat ini telah dipenuhi oleh berbagai narasi liar yang berasal dari pengamat hingga oposisi.

Opini-opini tendensius tersebut dinilai dapat mengganggu eksistensi dari pemerintahan yang sah saat ini.

Meskipun menilai laporan tersebut tidak relevan, pihaknya tetap menyatakan sikap menghormati hak setiap warga negara.

Setiap individu maupun kelompok masyarakat dipersilakan untuk menempuh mekanisme hukum yang tersedia di Indonesia.