Badan Gizi Nasional mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis dengan merekrut dua mantan pejabat KPK.

Langkah penunjukan Mungki Hadipratikno dan Haerudin tersebut resmi dilakukan pada tanggal 6 November 2026.

Penunjukan ini bertujuan memperbaiki tata kelola lembaga sekaligus mencegah potensi korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.

Mungki Hadipratikno sebelumnya mengemban tugas sebagai Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi di KPK.

Kini, Mungki dipercaya menjabat Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.

Sementara itu, Haerudin yang merupakan mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK kini menduduki posisi baru.

Haerudin resmi menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.

Kepala BGN Sudaryono menyatakan bahwa kehadiran kedua mantan pejabat tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan transparansi.

Pihaknya menyambut baik dukungan dari KPK dalam upaya memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional.

Bagi lembaga tersebut, integritas dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG.

BGN berupaya membangun sistem yang mampu mendeteksi serta mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Lembaga ini juga membuka ruang bagi masukan serta rekomendasi KPK, termasuk hasil kajian mengenai titik rawan korupsi.

Sudaryono menilai setiap rekomendasi dari lembaga antirasuah tersebut sangat penting untuk memperbaiki mekanisme penyelenggaraan program.

Penguatan sistem pengawasan diperlukan agar setiap tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Cakupan program MBG yang sangat luas membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta sumber daya manusia yang profesional.

Pelaksanaan program ini harus dijaga agar tepat sasaran, berkualitas, efisien, serta bersih dari berbagai praktik korupsi.

Pencegahan penyimpangan harus dilakukan sejak awal dan tidak boleh menunggu sampai muncul persoalan baru di kemudian hari.

Dengan membangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, serta budaya kerja berintegritas, kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga.