Kementerian Komunikasi dan Digital membutuhkan total anggaran sebesar Rp14,753 triliun pada tahun 2027 mendatang.

Dana tersebut diperlukan untuk menjalankan program prioritas nasional serta pemerataan infrastruktur digital di berbagai wilayah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail menyampaikan rincian tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan pagu anggaran definitif untuk kementerian ini sebesar Rp11,517 triliun.

Situasi ini memicu kekurangan anggaran atau defisit sekitar Rp3,23 triliun untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional.

Alokasi Pagu Anggaran Utama

Pagu anggaran yang telah disetujui sebesar Rp11,517 triliun akan difokuskan untuk beberapa program utama.

Sebesar Rp6,47 triliun dialokasikan secara khusus untuk penguatan infrastruktur digital.

Program ekosistem dan ruang digital mendapatkan alokasi Rp2,958 triliun termasuk untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional.

Dukungan manajemen mendapatkan porsi sebesar Rp2 triliun, sementara komunikasi publik mendapat Rp20 miliar.

Rincian Kebutuhan Tambahan Dana

Kekurangan dana sebesar Rp3,23 triliun diperlukan untuk menambal berbagai kebutuhan penting kementerian.

Sebanyak Rp298 miliar dialokasikan untuk belanja operasional Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta unit eselon I.

Program kerja prioritas nasional memerlukan dana sebesar Rp1,097 triliun mencakup infrastruktur BAKTI dan pengawasan.

Selain itu, dana Rp1,48 triliun dibutuhkan untuk operasional lembaga kuasi publik seperti KPI, KIP, dan Dewan Pers.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa penurunan anggaran sejak 2024 tidak akan mengganggu pencapaian target kinerja.