Pemerintah saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite.

Kebijakan tersebut difokuskan untuk mengatur kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kajian tersebut sangat penting demi menjaga keakuratan data.

Pihaknya ingin memastikan bahwa distribusi subsidi benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah tidak ingin kebijakan pembatasan ini justru menimbulkan masalah baru akibat data yang kurang valid di lapangan.

Oleh karena itu, proses verifikasi ulang terhadap data kelompok desil terus dilakukan secara berkala.

Langkah kehati-hatiannya diambil agar niat membatasi konsumsi bagi kalangan mampu tidak membebani kelompok kecil.

Selain persoalan data, Kementerian ESDM juga sedang menghitung potensi penambahan kuota subsidi Pertalite.

Lonjakan harga BBM nonsubsidi sebelumnya memicu sebagian konsumen beralih kembali menggunakan BBM bersubsidi.

Di tengah proses kajian tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga jual Pertalite tidak akan mengalami kenaikan.

Komitmen harga tetap stabil ini berlaku setidaknya hingga akhir tahun 2026 sambil memantau perkembangan global.

Kalkulasi Kuota dan Jaminan Harga

Selain urusan data, kementerian saat ini sedang mengalkulasi kemungkinan penambahan kuota subsidi Pertalite sebagai respons atas lonjakan harga Pertamax yang membuat konsumen beralih.

Meskipun kuota masih dihitung, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga jual BBM subsidi tersebut hingga Desember 2026.