Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia secara tegas menolak ketentuan pesangon sebesar 0,5 kali yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021.

Organisasi buruh tersebut meminta agar besaran pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dikembalikan minimal menjadi satu kali ketentuan.

Said Iqbal menyampaikan bahwa pesangon berfungsi sebagai pengganti pendapatan ketika seseorang kehilangan pekerjaan sehingga nilainya tidak boleh dikurangi.

Pihak serikat buruh menekankan bahwa nilai pesangon sekurang-kurangnya harus mencapai satu kali ketentuan dan pembayaran tersebut tidak boleh dicicil.

Dalam praktiknya, pengusaha disebut menginginkan pesangon berada pada batas serendah-rendahnya sementara pekerja menuntut hak yang lebih layak.

Berdasarkan regulasi PP Nomor 35 Tahun 2021, pekerja dengan masa kerja tertentu mendapati besaran pesangon mereka terpangkas menjadi setengah bulan upah.

Banyak pekerja korban pemutusan hubungan kerja yang menerima pesangon sesuai ketentuan rendah tersebut bahkan dengan skema pembayaran dicicil.

Persoalan terkait aturan ketenagakerjaan ini diharapkan dapat segera diperbaiki melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Rancangan regulasi baru tersebut dijanjikan akan rampung pada bulan Oktober 2026 oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain mendesak perubahan undang-undang, serikat pekerja juga telah melaporkan empat dinas ketenagakerjaan kepada pihak Ombudsman.

Empat instansi pemerintah daerah yang dilaporkan meliputi Disnaker Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kota Cimahi, dan Provinsi Jawa Tengah.

Laporan dilayangkan karena instansi terkait dinilai masih menggunakan peraturan pemerintah yang dianggap sudah tidak berlaku.

Penerapan aturan tersebut dinilai mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang.