Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengajukan usulan agar praktik alih daya atau outsourcing dibatasi secara ketat.

Aturan pembatasan tersebut diusulkan untuk dimasukkan langsung ke dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa serikat buruh pada dasarnya menginginkan penghapusan skema alih daya secara menyeluruh.

Namun merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, alternatif minimal yang diajukan adalah pembatasan ruang lingkup pekerjaan.

Berdasarkan usulan serikat pekerja, skema alih daya hanya boleh diterapkan untuk empat bidang pekerjaan penunjang tertentu.

Empat bidang pekerjaan yang dimaksud meliputi pengemudi, petugas keamanan, layanan kebersihan, serta bagian katering.

Selain empat bidang tersebut, serikat buruh juga menyoroti perlunya pengaturan khusus untuk sektor perminyakan.

Pekerja alih daya yang berada di lingkungan badan usaha milik negara juga memerlukan penanganan melalui ketentuan khusus.

Salah satu opsi yang diusulkan untuk BUMN adalah pembentukan anak perusahaan khusus untuk menangani posisi tersebut.

Said menekankan bahwa penggunaan istilah perlindungan dalam rancangan undang-undang harus tercermin secara nyata.

Kehadiran negara serta keberpihakan kepada buruh wajib berlaku sebelum bekerja, saat bekerja, hingga hubungan kerja berakhir.

Pembahasan regulasi ini diketahui memiliki tenggat waktu yang cukup terbatas demi memenuhi amanat Mahkamah Konstitusi.

Proses penyusunan aturan tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada Oktober 2026 mendatang.

Meski mendukung penyelesaian sesuai jadwal, serikat buruh meminta pemerintah dan DPR tidak bekerja secara terburu-buru.

Pembahasan yang terlampau cepat dikhawatirkan dapat mengorbankan substansi penting mengenai perlindungan hak pekerja.