Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa jumlah korban harus menjadi indikator utama dalam penetapan status bencana nasional dan daerah.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Putusan MK Nomor: 261/PUU-XXIII/2025 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2027 tentang Penanggulangan Bencana.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan putusan tersebut dalam sidang yang berlangsung di gedung MK, Jakarta, pada Jumat, 28 Agu 2026 22:45 WIB.

Melalui putusan ini, MK mengurangi syarat indikator penetapan status bencana menjadi tiga indikator dari sebelumnya berjumlah lima indikator.

Tiga indikator yang dimaksud mencakup jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi.

MK menilai pemenuhan lima indikator sebelumnya dapat menghambat penentuan dini dan penanganan darurat yang menyangkut keselamatan jiwa manusia.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa pemerintah pusat harus segera menetapkan bencana nasional apabila suatu peristiwa memenuhi tiga indikator yang ditentukan.

Pemerintah pusat juga wajib mengambil alih tanggung jawab penanganan dari pemerintah daerah jika status bencana nasional telah resmi ditetapkan.

MK menegaskan bahwa status bencana nasional tidak hanya ditentukan semata-mata berdasarkan luas wilayah yang terdampak bencana.

Bencana di wilayah yang relatif kecil tetap bisa ditetapkan sebagai bencana nasional apabila akumulasi dampaknya besar dan membutuhkan peran utama pemerintah pusat.

Pengujian materiil ini diajukan oleh lima orang advokat menyusul terjadinya bencana ekologis di Pulau Sumatra pada akhir 2025 lalu.

Para pemohon menilai ketiadaan indikator yang terperinci dalam undang-undang sebelumnya menimbulkan kekosongan hukum serta ketidakpastian bagi warga.