Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneu Bangkule Rajakng Panglima Jilah meminta praktik berladang masyarakat adat tidak disamakan dengan aktivitas perkebunan dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

Menurutnya, masyarakat adat memiliki tradisi berladang yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan secara khusus di lahan mineral, bukan pada area lahan gambut.

Kondisi tersebut kerap memicu kekhawatiran karena para peladang sering kali dituding sebagai pihak paling bertanggung jawab ketika musibah kebakaran terjadi bersamaan waktunya.

Kearifan Lokal Berbeda dari Perkebunan

Ia menjelaskan bahwa orang berladang tidak mungkin menanam padi pada kawasan lahan gambut karena karakteristik lahannya yang sangat berbeda.

Panglima Jilah juga menanggapi aturan larangan pembakaran lahan secara terbuka yang diberlakukan pemerintah dalam upaya penanganan darurat karhutla.

Menurut pandangannya, larangan pembakaran secara blak-blakan tersebut seharusnya dikhususkan bagi aktivitas perkebunan semata, bukan untuk kearifan lokal masyarakat adat.

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh kepada masyarakat adat serta para peladang yang menjalankan tradisi turun-temurun tersebut.

Bahkan, ia menilai ada kemungkinan terjadinya salah tangkap terhadap peladang yang disangka sebagai pihak pembakar lahan perkebunan dalam operasi penegakan hukum.

Komitmen Pengawasan Lingkungan

Masyarakat adat di wilayah tersebut dipastikan tetap melakukan pemantauan secara aktif terhadap aktivitas pembakaran di lahan ladang mereka masing-masing.

Sosialisasi secara masif juga terus digencarkan melalui para tokoh adat agar pembakaran tidak dilakukan secara sembarangan demi menjaga kelestarian alam.

Sebelumnya, Panglima Jilah telah melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan untuk membahas penanganan karhutla.

Pemerintah pusat disebut telah mengerahkan tambahan personel serta bantuan sarana prasarana untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan di Kalimantan Barat.