Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menempuh jalur hukum lanjutan.

Ia mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Langkah tersebut diambil untuk membatalkan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Kuasa hukum Febrie meminta hakim tunggal menyatakan surat perintah penahanan tidak sah.

Surat yang dipersoalkan adalah Nomor PRIN-43/F/Fd. 2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026.

Tim kuasa hukum menilai surat perintah itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, pemohon meminta agar hakim segera membebaskannya dari rumah tahanan.

Permintaan pembebasan tersebut merujuk pada Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Gugatan praperadilan ini juga mencakup permintaan agar penetapan tersangka turut dibatalkan.

Pihak pemohon meminta penyidikan dihentikan jika permohonan mereka dikabulkan oleh pengadilan.

Kejagung sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang.

Kasus ini berkaitan dengan temuan barang bukti emas serta uang tunai di rumah Sentul.

Penyidik juga menetapkan pihak swasta Nurman Herin dan pengacara Don Ritto sebagai tersangka.

Tim hukum turut meminta seluruh tindakan lanjutan terhadap Febrie maupun keluarganya yang diterbitkan berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Selain itu, pemohon meminta pemulihan segala hak hukum serta pembebanan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Kejagung menyatakan dugaan TPPU tersebut dilakukan oleh Febrie sebagai pejabat struktural selama bertugas di instansi penegak hukum itu.