Pemerintah resmi mengambil alih kembali sejumlah kawasan hutan yang diduga dikuasai secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan terafiliasi.

Penertiban tersebut dijalankan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah tegas ini menyasar jaringan usaha yang berada di bawah kendali Arif Kurniawan.

Keputusan penertiban diambil dalam rapat pimpinan Satgas PKH pada Rabu sore, 4 November 2026.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyatakan bahwa penindakan dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

Tindakan ini didasarkan pada penelaahan awal terkait penyimpangan tata kelola pertambangan dan izin pemanfaatan kawasan.

Landasan hukum pengambilalihan kawasan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Selain pengambilalihan, pemerintah turut menyiapkan penagihan denda administratif serta pemulihan aset negara.

Proses hukum pidana juga dapat ditempuh jika ditemukan indikasi kejahatan dalam pengelolaan kawasan tersebut.

Landasan Hukum dan Sanksi Pidana

Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa landasan hukum utama pengambilalihan kawasan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Regulasi tersebut memberi kewenangan penuh kepada Satgas PKH untuk menindak penguasaan kawasan hutan secara melawan hukum.

Selain pengambilalihan lahan, pemerintah juga dapat melakukan penagihan denda administratif serta pemulihan aset negara. Proses penindakan ini turut berpotensi dilanjutkan ke ranah pidana apabila ditemukan unsur kejahatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menambahkan bahwa komoditas nikel menjadi salah satu sasaran penertiban jaringan perusahaan terkait.

Meski demikian, rincian luas konsesi serta identitas seluruh perusahaan masih memerlukan proses validasi lanjutan dari Satgas PKH.