Tambang emas sitaan negara di Nabire, Papua Tengah, kini diproyeksikan menjadi ladang baru bagi PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin PT Kristalin Eka Lestari (KEL), pengelolaan tambang seluas 3.500 hektare itu direncanakan beralih ke perusahaan pelat merah tersebut.

Kabar ini menjadi salah satu pemicu pencarian "penambangan emas" yang melonjak di Google Trends Indonesia. Sorotan publik wajar: tambang yang dimaksud diberitakan BBC sebagai salah satu tambang emas terbesar di Papua, dan pengambilalihan oleh negara selalu memunculkan pertanyaan soal siapa yang diuntungkan.

Antam Diharapkan Jadi Operator, Bukan Sekadar Investor

Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang juga Wakil Ketua I komite pengarah Satgas PKH, menegaskan harapan pemerintah: Antam menjadi operator tambang, bukan hanya penyandang dana. "Kami harap Antam tidak hanya menjadi investor tetapi juga menjadi operator, sehingga benar-benar dikelola negara untuk kemakmuran rakyat," ujarnya saat kunjungan ke Nabire pada 22 Oktober 2026.

Skema pengalihan itu masih harus melewati proses perizinan yang berlaku, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan hak masyarakat adat setempat. Artinya, tambang tidak serta-merta langsung berproduksi di bawah Antam begitu izin lama dicabut.

Prospek dan Pekerjaan Rumah

Bagi Antam, tambahan aset tambang emas tentu menarik, terlebih di tengah harga emas yang tinggi. Namun analis dan pemberitaan pasar mengingatkan bahwa nilai tambang sitaan tidak bisa ditaksir hanya dari luas lahannya. Cadangan teruji, biaya pemulihan lingkungan, dan kepastian hukum menjadi penentu apakah aset ini benar-benar menguntungkan.

Sementara itu, PT KEL tetap dibebani kewajiban meski izinnya sudah dicabut: memulihkan lahan yang rusak, membayar pajak dan royalti yang belum lunas, serta memenuhi hak pesangon mantan pekerja. Satgas PKH menegaskan seluruh area bekas operasi perusahaan kini menjadi milik negara dan tidak boleh dikuasai pihak mana pun tanpa izin resmi.

Bagi warga sekitar, janji yang paling ditunggu adalah yang paling sederhana: tambang dikelola negara, dan manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat, bukan hanya berpindah tangan dari satu pengelola ke pengelola lain.