Kasus dugaan penyadapan nomor Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi tengah menjadi sorotan publik.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai arti penyadapan dalam ranah hukum modern serta dampaknya terhadap keamanan negara.

Definisi Penyadapan Menurut Hukum

Penyadapan atau intersepsi merupakan kegiatan merekam, mendengarkan, mencatat, atau membelokkan transmisi informasi serta dokumen elektronik secara diam-diam.

Dasar aturan tersebut diatur dalam UU ITE, KUHP baru, serta Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.

Tindakan intersepsi yang sah hanya diizinkan demi kepentingan penegakan hukum melalui prosedur ketat dan izin pejabat berwenang.

Modus Operandi dan Target Penyadapan

Bareskrim Polri mengungkap bahwa praktik tersebut diduga berlangsung sejak 2025 sampai Oktober 2026 tanpa prosedur resmi.

Sejumlah nomor telepon pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha dimasukkan ke dalam sistem LIMS kepolisian tanpa laporan polisi.

Para tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH kini telah ditahan serta dijerat dengan pasal berlapis akibat tindakan akses ilegal tersebut.