Selama ini jauh dari sorotan, Arif Kurniawan tiba-tiba disebut sebagai pengusaha berinisial AK yang diduga sedang dibidik Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

Satgas PKH, yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, mengumumkan akan mengambil alih lahan hutan yang dikuasai pengusaha berinisial AK. Sosok di balik inisial itu diduga adalah Arif Kurniawan, pengusaha yang dijuluki Raja Nikel Indonesia. Karena satgas tidak menyebut nama lengkap dalam pernyataannya, kaitan identitas tersebut tetap berstatus dugaan.

Kekuatan bisnis Arif terlihat dari konsesi yang dikuasainya. Ia disebut menguasai konsesi tambang nikel sekitar 71.000 hektare. Bersama mitra bisnisnya Edi Liu Amas, ia dilaporkan memegang saham di sedikitnya 20 konsesi tambang nikel di Indonesia, dengan luas yang disebut jauh melampaui tambang Weda Bay Nickel di Maluku Utara yang digambarkan sebagai tambang nikel terbesar dunia.

Dari Glencore ke PT Dua Delapan Resources

Sebelum membangun bisnisnya sendiri, Arif bekerja di Glencore Plc, raksasa tambang dan energi internasional asal Swiss. Ia kemudian beroperasi melalui PT Dua Delapan Resources. Pada 2024, ia dilaporkan menguasai sekitar sepertiga total penjualan nikel Indonesia senilai kurang lebih US$3 miliar.

Menariknya, nama sebesar itu nyaris tidak dikenal di lingkaran bisnis maupun politik Indonesia. Ia baru ramai dibicarakan setelah Bloomberg menerbitkan profil berjudul "How a reclusive ex-Glencore trader became Indonesia's nickel king" pada akhir 2025.

Langkah yang Disiapkan Satgas

Juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan rencana penertiban itu di Gedung Pidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 4 November 2026. Satgas akan menyita seluruh kawasan hutan yang dikuasai Arif dan jaringan AK, melalui penertiban tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi atas penguasaan dan pemanfaatan hutan ilegal oleh perusahaan terafiliasi.

Barita menyebut satgas sudah menginventarisasi, memverifikasi, dan menertibkan aktivitas bisnis serta penguasaan hutan perusahaan-perusahaan dalam jaringan itu. Denda administratif dan pemulihan aset juga akan dikejar sesuai kriteria pemeriksaan dan peraturan yang berlaku.

Ia menambahkan, sanksi administratif tidak menutup jalan pertanggungjawaban pidana; apabila ditemukan tindak pidana, proses pidana berjalan bagi siapa pun yang terlibat, termasuk AK. Satgas juga tengah memeriksa dugaan keterkaitan perusahaan afiliasi AK dengan aparat penegak hukum, termasuk dugaan backing jenderal polisi bintang empat yang namanya tidak disebutkan dan kaitannya masih dugaan yang sedang diverifikasi.